INFJ Sebagai Seorang Pemimpin, Bagaimana Bisa?

 Skolastika Bena Redinka Nugraha

21.P1.0036

Latar Belakang Personal

INFJ merupakan kepribadian yang idealis, berwawasan luas, berprinsip, mengutamakan orang lain, dan kreatif. Orang dengan kepribadian INFJ berpikir bahwa seorang pemimpin merupakan suatu hal yang kompleks yang perlu dilakukan. Sebagai seorang pemimpin, INFJ adalah orang yang perfeksionis dan memimpin suatu tim dengan memberi contoh tidak hanya dengan kata-kata. INFJ sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sehingga ia akan menganggap semua orang yang bekerja dengannya setara sebagai rekan kerja. INFJ pun tidak akan menggunakan kekuasaannya hanya untuk menyuruh atau menjatuhkan orang lain. Dalam memimpin sebuah tim, INFJ adalah orang yang perfeksionis dalam beberapa hal. Sebagai pemimpin, INFJ sangat ingin rekannya menjadi teliti, mau saling mengandalkan, jujur, memiliki motivasi dalam setiap hal yang dikerjakan. INFJ akan menjadi sangat tegas dan tidak mentoleransi apabila terdapat hal yang menurutnya tidak etis atau tidak sesuai dengan norma dan moral. INFJ ketika dipilih sebagai seorang pemimpin, maka ia akan memastikan bahwa timnya merasa memiliki nilai dalam tim, terpenuhi segala tujuan serta motivasinya, serta memastikan bahwa timnya akan sukses¹.

Model Kepemimpinan INFJ

Sebagai seorang pemimpin, INFJ memiliki model kepemimpinan yang demokratis². INFJ lebih mengutamakan kreativitas dan keterlibatan semua orang dalam tim. INFJ tidak memberikan perintah pada timnya, tetapi memberikan kesempatan kepada seluruh anggota tim untuk menyuarakan ide atau pendapatnya. Selain itu, INFJ sebagai pemimpin juga berusaha memenuhi kepuasan serta tercapainya tujuan dari masing-masing anggota tim. Oleh karena itu, dalam memimpin, INFJ butuh waktu lebih lama dalam menyelesaikan sebuah projek².

Aplikasi model kepemimpinan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk kegiatan lintas program penanganan TB-HIV

TB-HIV merupakan penyakit yang masih menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pada tahun 2030³. HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imun tubuh manusia dan belum ada pengobatan untuk menyembuhka HIV⁴. Ketika virus HIV masuk ke tubuh manusia, sel darah putih diserang, sehingga penderita rentan untuk terkena penyakit lainnya seperti Tuberkulosis⁵. Tahun 2020, WHO melaporkan bahwa sebanyak 44% penderita HIV terkena TBC tetapi tidak dilaporkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan terkait TB-HIV lebih lanjut terutama pada pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan terkait TB-HIV pada dasarnya telah ada, tetapi masih banyak tantangan terkait pelayanan yang ada, seperti:⁶

-       Tidak semua petugas kesehatan diberikan pelatihan atau sosialisasi terkait tatalaksana TB-HIV yang sama sehingga pelayanan tidak merata dan optimal ke seluruh wilayah. Anggaran yang diberikan untuk pelatihan petugas penanganan TB-HIV masih terbatas.

-       Terdapat keraguan terkait efektivitas program yang dilakukan dalam skrining TB-HIV. Skrining yang dilakukan juga belum rutin dilakukan.

-       Skrining yang sulit dilakukan karena penderita pindah rumah atau pengambilan obat dilakukan oleh keluarga dan bukan pasien, sehingga sulit dilakukan skrining secara berkala.

-       Kelengkapan data pasien yang kurang, membuat skrining dan pemantauan rutin sulit untuk dilakukan.

Selain tantangan yang ada di dalam program penanganan TB-HIV, tentu ada pula peluang yang dapat dipakai seorang pemimpin untuk memperbaiki dan memperkuat program penanganan TB-HIV yang telah ada, seperti:⁷

-       Pemerintah daerah dapat melakukan perluasan layanan HIV mulai dari tes, perawatan, dukungan, hingga pengobatan penderita TB-HIV yang telah sesuai dengan pedoman dan persetujuan pemerintah pusat.

-       Petugas kesehatan yang telah dibekali pelatihan dapat diberi kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan layanan kesehatan, pencegahan, hingga perawatan, dan pengobatan TB-HIV pada masyarakat.

-       Kebijakan yang telah ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh masyarakat hingga lapas dan lpka membantu dalam evaluasi dan kontrol pelaksanaan program penanganan TB-HIV.

-       Kerja sama lintas sector juga sangat membantu untuk menjangkau lebih luas terkait pemantauan penanganan TB-HIV.

-       Keterlibatan pasien dalam program penanganan TB-HIV juga berguna dalam validasi data pasien sehingga penelusuran penyakit lebih mudah dilakukan.

            Sebagai pemimpin yang demokratis, dalam penanganan TB-HIV, pemimpin akan mendorong seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal yang akan dilakukan pemimpin demokratis dalam mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, yaitu:

 

• Melibatkan seluruh pihak

Dalam penanganan TB-HIV, pemimpin tidak hanya melibatkan dokter sebagai pihak yang berkepentingan, tetapi juga semua pihak yang terlibat, seperti pasien, tenaga medis, organisasi pemerintah (dinas kesehatan). Dalam hal ini, pemimpin akan memberikan arahan dan juga rencana penanganan kesehatan tidak hanya kepada petugas kesehatan tetapi juga pada masyarakat dalam melakukan beberapa tatalaksana yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang bertujuan tidak hanya mengontrol penyakit, tetapi juga meningkatkan kesadaran dalam upaya alokasi sumber daya. Pemimpin juga bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam memberi edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada seluruh petugas kesehatan dan tidak hanya pada sebagian tim yang dikhususkan untuk menangani TB-HIV ini. Hal ini bermanfaat agar kedepannya, ketika terjadi perputaran petugas, siapapun yang ditunjuk untuk bertugas tidak akan kebingungan atau tidak ada pengalaman sebelumnya.  

• Menerima berbagai masukan

Sebagai pemimpin, dalam melaksanakan sebuah program penanganan kesehatan, perlu dilakukan evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program yang ada. Dalam hal ini, evaluasi dapat dilakukan setiap satu bulan sekali untuk melihat progres dari program penanganan TB-HIV. Pemimpin akan meminta masukkan tidak hanya dari tim yang terlibat dalam penanganan kesehatan TB-HIV, tetapi juga evaluasi dari pasien terkait kepuasan maupun keluhan dari program yang telah dijalankan. 

• Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain

Koordinasi tidak hanya dilakukan dalam lingkup tenaga kesehatan, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai tingkat pemerintahan agar cakupan penanganan TB-HIV lebih luas dan lebih terkendali. Beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan, seperti:

o   Memfasilitasi dan mengadakan forum komunikasi terkait penanganan TB-HIV untuk memantau program dan pencapaian target TB-HIV baik dari tingkat global hingga yang dilakukan secara nasional untuk mencari rekomendasi perbaikan dan evaluasi dari program yang telah dilakukan.

o   Setelah dilakukan di pusat, informasi yang telah didapat dan ditetapkan sebagai suatu program atau panduan terbaru dikomunikasikan dan dilakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi, seperti Ditjenpas (Direktorat Jendral Pemasyarakatan) dan Kementrian Hukum dan HAM untuk memperkuat penerapan program tidak hanya pada masyarakat tetapi juga menjangkau lapas hingga LPKA.

o   Pelaksanaan program dipusatkan lebih lanjut kepada pemerintahan kabupaten/kota. Dalam memperkuat terlaksananya program penanganan dan dapat menjangkau masyarakat lebih mudah, pelaksanaan program dan edukasi dapat dilakukan melalui saluran media sosial. Selain itu, melakukan kerja sama dan menetapkan beberapa kondisi yang memerlukan rujukan laboratorium, seperti tes HIV. Pelaksanaan Bimbingan teknis yang terpadu dan teratur juga perlu dilakukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mencapai target serta dapat menerapkan kegiatan sesuai dengan rencana pemerintahan pusat.

• Bersifat terbuka terhadap pihak yang akan bekerja sama

Dalam berkolaborasi dengan organisasi lain yang tidak hanya organisasi kesehatan, sangat dibutuhkan transparansi agar tidak ada kecurigaan atau pemalsuan data dan program. Dengan adanya transparansi, setiap pihak yang terlibat mengetahui dan dapat menilai kinerja dari program yang telah dilakukan sehingga evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dan mencapai program yang lebih baik dan efektif. 

• Memberdayakan dan memberi pendidikan kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat

Pelatihan kepada petugas kesehatan dan komunitas sukarela sangat berguna agar para petugas pelayanan memahami tata program penanganan dan penyuluhan TB-HIV, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara efektif.

• Mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama

Sebagai pemimpin dalam sebuah program yang dilakukan secara nasional, sangat dibutuhkan pengambilan keputusan bersama agar setiap keputusan yang diambil dapat dimengerti, dipahami, dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu, dalam menentukan keputusan, pemimpin tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan pendapat dari pihak-pihak terkait, tetapi juga melihat data actual yang ada dan memakai data tersebut sebagai sarana dan jembatan dalam menentukan sebuah keputusan penanganan TB-HIV.

• Mampu Beradaptasi dengan perubahan dan melakukan evaluasi

Dalam dunia kedokteran, tentunya tidak ada yang paten dalam sebuah penyakit maupun pengobatan. Selalu ada perkembangan pengobatan dan program yang dilakukan untuk memperoleh penanganan yang optimal terkait penyakit yang ada. Sebagai seorang pemimpin, sangat dibutuhkan kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang ada agar implementasi program dapat juga diperbaiki menjadi penanganan yang lebih baik, efektif, dan optimal. Perubahan yang dilakukan tentu tidak dapat dilaksanakan setiap saat sesuai keinginan pemimpin atau pihak tertentu. Akan tetapi, sebuah perubahan dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sudah memiliki data aktual dan penanganan diakui secara global.

Aplikasi model kepemimpinan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk peningkatan mutu (keselamatan pasien dan petugas kesehatan)

Pemimpin dengan model kepemimpinan demokratis mencapai peningkatan mutu kesehatan pasien dan petugas kesehatan dengan pendekatan inklusif yaitu melibatkan seluruh pihak serta transparansi kepada semua pihak terkait peningkatan mutu dan evaluasi terkait program selanjutnya, kolaboratif di mana pelaksanaan program tidak hanya dilakukan oleh sekelompok tim saja tapi diperlukan kerja sama eksternal dengan organisasi luar yang dapat membantu pengembangan mutu kesehatan, serta responsif terhadap adanya perubahan dan perkembangan program pengembangan.  

Aplikasi Kepemimpinan Demokratis dalam Aplikasi Sasaran Keselamatan Pasien berupa Komunikasi Efektif di FKTL

FKTL merupakan Fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang berfungsi melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis atau sub spesialis meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, dan rawat inap di ruang perawatan khusus⁸. Dalam implementasi komunikasi efektif, seorang pemimpin perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut, seperti:

·      Melibatkan seluruh pihak (inklusivitas)

Dalam hal ini, pemimpin melibatkan seluruh pihak terkait dalam aplikasi keselamatan pasien dalam hal komunikasi efektif. Komunikasi efektif dalam faktor ini dapat dilakukan dengan rapat rutin secara berkala yang dilakukan dengan seluruh staff terkait permasalahan komunikasi dan mencari solusi bersama. Selain itu, komunikasi pada pasien sangat penting karena pasien wajib mengetahui secara pasti apa yang dialami dan seluruh informasi penting wajib diberitahukan kepada pasien dalam waktu 24 jam. 

 

·      Kolaborasi dan Koordinasi

Pemimpin dapat membuat sebuah rencana aksi yang telah disetujui oleh seluruh petugas kesehatan berupa protocol kesehatan. Selain itu, dapat juga dibentuk tim khusus komunikasi untuk berfokus pada perbaikan komunikasi antar petugas kesehatan dan antar petugas kesehatan dengan pasien. Tim disiplin juga dapat dibentuk untuk memastikan setiap petugas kesehatan tanpa terkecuali melakukan implementasi komunikasi efektif dengan baik dan benar kepada sesame petugas dan terutama pada pasien.

 

·      Transparansi 

Pemimpin dapat membentuk tim komunikasi yang secara khusus ditugaskan juga untuk membentuk protocol terkait tata komunikasi yang baik dan efektif dan jelas yang wajib diikuti oleh seluruh petugas dalam rumah sakit, sehingga setiap orang mengetahui dengan jelas peraturan yang perlu diikuti. Pihak rumah sakit juga dapat melakukan penilaian rutin terkait komunikasi efektif kepada masing-masing staf rumah sakit dan pasien untuk perbaikan bagian yang kurang memuaskan atau komunikasi yang dijalankan kurang baik kepada sesame staf maupun pada pelayanan pasien. 

 

·      Pemberdayaan Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan perlu dilakukan agar dalam memberikan informasi medis, seluruh staf dapat memberikan informasi medis yang jelas, sama, dan efektif bagi keberlanjutan penanganan pasien. Edukasi tata cara komunikasi kepada pasien dan keluarga pasien juga dapat diberikan agar pasien serta keluarga pasien dapat mengetahui bagaimana dan apa saja pertanyaan yang dapat diajukan secara relevan.

 

·      Evaluasi

Program komunikasi efektif dapat diberikan tidak hanya dengan komunikasi langsung, tetapi dapat juga dilakukan melalui berbagai media sosial, seperti Instagram, facebook, dan lainnya. Setiap keluhan yang datang terkait komunikasi baik dari staf rumah sakit maupun pasien perlu dan wajib dilaporkan agar dapat menjadi evaluasi dan perbaikan terkait tatalaksana program selanjutnya.

 

 

 

Tantangan, Peluang, dan Antisipasi dalam komunikasi efektif di FKTL

Beberapa tantangan komunikasi efektif yang terjadi di FKTL, yaitu sebagai berikut:⁹

·      Terlalu banyak protocol atau peraturan yang perlu diikuti, sehingga sering terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman. Dalam hal ini, solusi atau antisipasi yang dapat dilakukan, yaitu menyederhanakan protokol komunikasi efektif dengan melibatkan staf rumah sakit dalam pembuatan protokol.

 

·      Beban kerja staf rumah sakit yang tinggi

Seringnya, satu staf rumah sakit memiliki banyak tugas yang perlu dikerjakan, sehingga secara tidak sadar petugas akan bereaksi kurang baik kepada petugas lain serta pasien karena banyaknya tugas yang perlu dilaksanakan. Hal ini dapat diberikan solusi berupa memberi manajemen beban kerja yang adil kepada setiap petugas dan dilakukan evaluasi rutin setiap hari atau minggu terkait keluhan kerja atau perbaikan protokol.

 

·      Perbedaan bahasa dan budaya

Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan bahasa dan dalam satu rumah sakit tentunya tidak hanya terdiri dari satu etnis atau ras saja, tetapi dari berbagai ras, etnis, dan budaya. Oleh karena itu, dalam pembuatan protokol komunikasi perlu diberikan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa yang ringan, mudah dimengerti, dan mudah diimplementasikan oleh seluruh staf rumah sakit hingga pasien. 

 

·      Kurang Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan terhadap staf yang kurang juga dapat dipengaruhi oleh beban kerja yang tinggi sehingga para staf tidak memiliki waktu untuk mendapatkan pelatihan yang sama dan bersama. Masalah ini dapat diantisipasi dengan memberi tugas yang adil kepada seluruh staf dan pelatihan dapat diberikan untuk memberi materi terkait komunikasi yang relevan dan efektif.

 

·      Hirarki dalam organisasi

Sebuah organisasi tidak akan lepas dari status dan jabatan, selalu ada yang di atas dan di bawah. Hal ini menyebabkan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan dari staf yang memiliki jabatan lebih tinggi kepada staf di bawahnya. Dalam hal ini, sebagai pemimpin yang demokratis, perlu ditekankan kesetaraan derajat setiap staf dan seluruh staf diberikan hak untuk melaporkan masalah dan memberikan masukan. 

 

·      Tanggung jawab yang tidak jelas pada staf

Banyak terjadi dalam dunia kerja, ketika pada ketentuan diharuskan petugas bidang tertentu yang memberikan pernyataan, tetapi sebaliknya diinformasikan oleh petugas yang tidak dalam bidang yang relevan untuk memberikan informasi atau pernyataan tersebut. Dalam hal ini, seorang pemimpin wajib memberikan secara jelas dan rinci terkait pembagian tugas dan juga membuat alur atau tahapan komunikasi kepada seluruh staf atau petugas rumah sakit agar komunikasi lebih terstruktur.

Kesimpulan

Sebagai seorang INFJ yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kemanusiaan, ketika INFJ ditunjuk menjadi seorang pemimpin, maka INFJ akan bertindak dan memimpin secara demokratis. INFJ akan mengajak dan merangkul seluruh anggota untuk berpartisipasi secara aktif dan memperoleh tujuan masing-masing dengan baik dan mencapai tujuan bersama tanpa ada perbedaan jabatan. INFJ tidak akan mentolerir kesalahan terkait moral dan etika, sehingga dalam komunikasi efektif INFJ dapat menjadi pemimpin yang sangat baik dalam implementasi protokol-protokol yang dibentuk dan dilaksanakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

1.     Bruchfeld J, Correia-Neves M, Källenius G. Tuberculosis and HIV Coinfection. Cold Spring Harb Perspect Med. 2015 Feb 26;5(7):a017871. doi: 10.1101/cshperspect.a017871. PMID: 25722472; PMCID: PMC4484961.

2.     Merta, Ketut. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratik dan Fasilitas Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien pada UPTD Puskesmas Nusa Peninda 1 Kabupaten Klungkung. Jurnal Satyagraha. 2020 Jan 01.

3.     Petriana E. Tantangan Pelaksanaan Pelayanan Kolaborasi TB-HIV. Pasapua Health Journal. 2020.

4.     Kementrian Republik Indonesia. Rencana Aksi Nasional Kolaborasi HIV-TB. 2020.

5.     Feni, S. Gaya Kepemimpinan Demokratis dalam Organisasi Pelayan Kesehatan Puskesmas.